Beranda Pendidikan Kebijakan Pemkot Metro Dinilai Tidak Pro Pendidikan

Kebijakan Pemkot Metro Dinilai Tidak Pro Pendidikan

151
0
BERBAGI

Ditenggat 6 Bulan, YPPI Diminta Pindah

RMETRO – Institusi Yayasan Pusat Pendidikan Islam (YPPI) Lampung mendatangi para wakil rakyat di DPRD Metro, Rabu (17/5).

Kedatangannya tersebut untuk meminta bantuan terkait nasib yang dialami pihak yayasan. Pasalnya, yayasan tersebut diberikan waktu selama enam bulan untuk pindah dari gedung tersebut dan tidak memperpanjang sewa.
Sontak hal tersebut membuat pihak yayasan merasa prihatin dan mengadu di DPRD Metro. Terlebih berdasarkan keterangan Pemkot setempat rencananya bangunan tersebut akan digunakan sebagai lahan parkir area bangunan Wisma Haji Kota Metro menggantikan sarana pendidikan. Hal ini dinilai tidak selaras dengan visi Kota Metro yang ingin dijadikan sebagai kota pendidikan namun kebijakannya tidak mencerminkan hal tersebut.
Kedatangan pihak yayasan tersebut disambut sejumlah anggota DPRD dari lintas komisi di official room DPRD setempat. Dalam kesempatan tersebut Rektor Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Lampung Ahmad Choiri didampingi Ketua I IAI Agus Salim Cusnul Fatarip menjelaskan, lokasi itu sudah dipergunakan untuk sekolah formal sejak tahun 1963, namun untuk yayasan pendidikan islam secara umum sudah digunakan sejak tahun 1956.
”Nah pada tahun 2003 keluar sertifikat tanah itu atas milik pemkot. Nah dalam sertifikat ini juga disebutkan bahwa lokasi ini boleh digunakan oleh yayasan pendidikan islam selama itu diperlukan. Nah kemudian tahun 2012, yayasan mendirikan STIP Kumala dengan syarat pihak yayasan harus punya tanah milik pribadi atau sewa,” terangnya.
Selanjutnya tahun 2013 ada MoU dengan pemkot yang ditandatangani antara pemilik yayasan dengan walikota pada saat itu. Salah satu klausulnya menyebutkan jika sewaktu-waktu digunakan pemkot, maka YPPI akan mendapat ganti bangunan beserta fasilitas yang setara.

 

”Nah, kemarin bulan April kita diberikan surat pertama dan terakhir pada 5 Mei 2017. Pada saat pertemuan di pemkot kemarin, secara lisan oleh Pak Supriyadi dari bagian Aset itu meminta kita untuk mengosongkan tempat selambat-lambatnya 6 bulan. Mereka bilang lokasi itu akan digunakan sebagai tempat parkir,” ungkapnya.
Fathur Rohhim Pengawas YPPI Lampung menambahkan, pihaknya sudah puluhan tahun sudah berkontribusi membangun sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Kota Metro melalui pendidikan. Sudah banyak lulusan mulai dari SMP sampai perguruan tinggi.

 

”Dengan peristiwa ini visi Kota Metro yang indah terdengar sampai ke luar sana, jadi tercoreng dan merobek jantung Bumi Sai wawai sebagai Kota Pendidikan. Kami berharap DPRD bisa memberikan solusi agar kami bisa memberikan kontribusi sesuai dengan visi dan misi pemerintah mana pun yang mempunyai visi Kota Pendidikan,” tutupnya.
Sementara itu, Tondi Nasution Ketua Komisi II DPRD Metro menyatakan bahwa pada dasarnya DPRD sepakat YPPI tetap bertahan menyelenggarakan pendidikan. Karena kota yang memiliki visi Kota Pendidikan saja tidak mungkin menutup sekolah. Apalagi kota yang jelas-jelas memiliki visi kota pendidikan.

 

”Kalaupun harus pindah, harus ada solusinya yang tidak menyakitkan salah satu pihak. Nanti kita akan lihat MoU-nya, dan kita akan panggil ekskutif untuk membicarakannya,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Metro Yulianto menambahkan, DPRD akan membahas persoalan ini bersama lintas komisi. ”Kami juga akan memanggil pihak ekskutif untuk mencarikan solusi mengenai masalah ini,” tambahnya. (ria/bon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here