Beranda Nasional Metro Kota Pendidikan Bukan Kota Parkir

Metro Kota Pendidikan Bukan Kota Parkir

288
0
BERBAGI

 

 RMETRO – Rencana penggusuran Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim dibawah naungan Yayasan Pusat Pendidikan Islam (YPPI) Lampung menuai perhatian berbagai kalangan akademisi di Bumi Sai Wawai. Pasalnya, Metro sebagai Kota Pendidikan harus relevan dengan visinya.

Demikian dikatakan Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) DR. Prima Angkupi, S.H, M.H. Menurutnya, dalam sebuah perjanjian kerjasama (MoU) memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak. Meski kesepakatan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, namun tetap mengatasnamakan kepala daerah.

”Mou bisa terjadi karena adanya kesepakatan, yang memiliki kekuatan hukum kuat bagi kedua belah pihak yang menandatanganinya. Meskipun pada pemerintahan saat ini sudah berganti kepala daerah, namun pendatanganan dilakukan dengan mengatasnamakan pemerintah daerah. Jadi MoU itu memiliki kekuatan hukum yang kuat,” tegasnya.

Selanjutnya, mengenai ganti rugi yang tertuang dalam MoU juga memiliki kekuatan hukum. Jika diperkarakan melalui proses hukum, IAI Agus Salim bisa melanjutkan ke proses hukum melalui PTUN. ”Ini bisa one prestasi, jika salah satu pihak tidak menaati. Contohnya jika salah satu pihak tidak memperpanjang MoU, yang salah satu akibatnya pihak lainnya dirugikan, seharusnya mereka melakukan pertimbangan yang rasional. Namun jika alasannya karena untuk parkir, saya rasa Metro ini kan visinya Kota Pendidikan bukan Kota Parkir,” cetusnya.

Ia menambahkan, perpanjangan MoU harusnya juga dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Suatu ketika salah satu pihak tidak ingin memperpanjang MoU, yang akibatnya diindikasi ada kerugian pada salah satu pihak, maka pihak yang tidak ingin memperpanjang MoU harus memberikan pertimbangan yang rasional. ”Jangan tiba-tiba, dan merugikan salah satu pihak. Metro sebagai Kota pendidikan harusnya kebijakan yang dikeluarkan juga harus lebih sosiologislah,” tutupnya.

Sebelumnya, dikonfirmasi wartawan Walikota Metro Achmad Pairin mengaku akan mengkaji kembali soal tenggat waktu 6 bulan yang diberikan. Namun Pairin meyakinkan bahwa tetap akan meminta kembali aset yang telah digunakan pihak yayasan tersebut. “Akan dikaji. Tanah itu milik pemda. Nah sekarang kami mau minta tanah ini lagi,” cetusnya.

Sementara itu, terkait ganti rugi dalam perjanjian awal Pairin secara tegas tidak akan memberikan ganti rugi. Menurutnya, pemkot sudah memberikan waktu selama 50 tahun untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut.

“Tanah ini kan milik pemda. Kalau sampean punya tanah, dipakai orang 50 tahun terus ganti rugi opo? Mestinya saya yang minta ganti rugi, bangunan? Ya salahnya sendiri bangun, yang suruh bangun sapa?” kilahnya.

Selanjutnya, terkait kesepakatan ganti rugi tersebut menurut Pairin bahwa perjanjian tersebut bisa secara langsung batal. “Kalau namanya MoU, kalau bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi maka secara otomatis itu batal. Yang punya tanah itu kan saya, saya mau pakai, ya salah sendiri pakai,” ungkapnya.

Sementara terkait pemkot yang dinilai tidal pro pendidikan, dengan visi kota pendidikan ia membatahnya. Menurutnya, pemerintah yang memiliki vidi sebagai kota pendidikan. “Kalau saya dikatakan gak punya visi pendidikan, yang punya visi itu kan saya, Kota Metro, bukan yang lain, bukan Agus Salim,” timpalnya.(ria/bon)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here