Beranda Nasional Karang Taruna Metro Abaikan SKT

Karang Taruna Metro Abaikan SKT

199
0
BERBAGI
Foto : Dok. Radarmetro.com

RMETRO – Meskipun sudah terbentuk dan dilantik kepengurusan Karang Taruna Kota Metro periode 2017-2022 mendatang. Kepengurusan baru yang dinahkodai Welly Adiwantra, S.STP.,M.M ini telah mengabaikan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro.

Kepala Kesbangpol Kota Metro, Deddy Fryady Ramly, SE membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sudah menegur secara lisan kepada ketua langsung beberapa bulan lalu, pasca usai pelantikan kepengurusan baru. Dengan jawaban, nanti biar anggota yang urus berkas, soal SKT bereslah bang,” cetus Dedy menirukan ucapan Welly.

“Sudah tahu aturan kok iya dibaikan. Seharusnya Karang Taruna menjadi contoh buat organisasi kepemudaan yang lain. Bukan malah menabrak aturan yang jelas-jelas diatur sesuai UU No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, dan Pemendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman tata cara pemberitahuan organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,”ungkapnya, saat dikonfirmasi Radarmetro.com, Rabu (12/7).

Tah hanya Karang Taruna, kata Dedy dari data rekapitulasi SKT di Kesbangpol per Juli 2017.  Ada sebanyak 178 organisasi, terdiri dari 71 organisasi masyarakat, 27 organisasi profesi, 43 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), 15 organisasi kepemudaan, dan 22 organisasi yayasan. Sedangkan 50 persen diantaranya SKT sudah kadarluasa.

“Jadi per satu periode atau berganti masa kepengurusanya wajib registrasi ulang atau memperpanjang SKT baru. Kesbangpol tidak akan beri rekomendasi apapun tanpa mereka ada itikat baik memenuhi kewajiban mengaktifkan SKT. Jangan dibiarkan kadarluasa dan seakan seperti organisasi yang hanya mengunakan papan nama,”pungkasnya.

Sementara itu menggapi hal tersebut, Wakil Ketua Karang Taruna Kota Metro, Yoyok Wd menyatakan dengan tegas, bahwa Karng Taruna Kota Metro tidak perlu lagi membuat SKT ke kantor Kesbangpol setempat.

Bahwa berdasarkan UU No. 17/2013 tentang  organisasi masyarakat. Tertulis jelas ormas yang wajib membuat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang terbitkan oleh Pemda, dalam hal ini kantor Kesbangpol adalah ormas yang tidak berbadan hukum.

Karang Taruna dibentuk berdasarkan UU No .11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No.77/2010 tentang pedoman pembentukan Karang Taruna. Jadi keberadaan karang taruna berjenjang dari pusat sampai kelurahan. Posisinya sama dengan Pramuka, PKK maupun ormas lain yang dibentuk sebagai amanah UU atau prakarsa Pemerintah.

Berbeda dengan Ormas yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan inisiatif masyarakat, tentu dia harus mendapat pengakuan dari Pemerintah melalui pembuatan badan hukum maupun SKT.

“Jadi Karang Taruna sangat jelas tidak perlu membuat SKT di Kesbangpol.  Tapi cukup melaporkan atau memberitahukan ke Kesbangpol, tentang keberadaan Karang Taruna di masing-masing Daerah, baik kepengurusan, program kerja maupun domisili Sekretariatnya,”tungkasnya. (fdy)
 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here