Fraksi Demokrat Nilai RAPBD Tak Pro Visi Kota Pendidikan

METRO – Fraksi Demokrat DPRD Kota Metro menilai RAPBD TA 2020 yang telah disampaikan Wali Kota Metro Achmad Pairin tidak mendukung visi dan misi sebagai Kota Pendidikan. Dimana alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar 20,01%.

Ketua Fraksi Demokrat Basuki Rahmad menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Metro belum serius mewujudkan visi misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Terbukti dari postur anggaran yang dialokasikan bagi pendidikan tahun mendatang.

”Jumlah anggaran tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bahkan lebih rendah jika dibandingkan alokasi anggaran yang diberikan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung yang tidak memiliki visi misi sebagai Kota Pendidikan,” ungkapnya saat menbacakan pandangan umum Fraksi Demokrat pada paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD TA 2020 di Ruang Sidang DPRD Metro, Kamis (21/11/2019).

Padahal, lanjut dia, berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 201,9 pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi dana pendidikan minimal 20%. ”Dari RAPBD 2020 yang sudah disampaikan juga belum fokus terhadap konsep program wisata keluarga,” tambahnya.

Ia menambahkan, meski secara umum postur anggaran tahun 2020 tersaji dengan baik karena mampu menempatkan belanja tidak langsung sebesar 40,2% dan belanja langsung sebesar 59,8%, tetapi Faksi Demokrat melihat rencana kebijakan belanja langsung masih jauh dari harapan masyarakat Kota Metro. Dibuktikan dengan belum adanya kebijakan anggaran yang inovatif yang mengarah kepada antisipasi.

”Contohnya tidak munculnya anggaran rekayasa lalulintas sebagai bentuk antisipasi mengurangi kemacetan lalulintas. Kami juga menilai Pemkot Metro belum menyediakan anggaran antisipasi terhadap membludaknya sampah masyarakat di masing-masing kelurahan akibat tidak tersedianya tempat penampunan sampah,” bebernya.

Fraksi Demokrat juga menemukan masih banyak aset daerah yang dibiarkan begitu saja. Sehingga azas manfaat tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Metro. “Faksi Demokrat menyarankan agar Pemkot Metro dalam pembahasan RAPBD tahun 2020 lebih mengarah kepada terwujudnya visi dan misi Kota Metro. Sehingga akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota muncul kesan baik dari pada 3 tahun yang lalu. Serta pengelolaan keuangan daerah tetap mengacu pada pasal 90 dan 104 peraturan pemerintah No 12 tahun 2019,” tutupnya. (ria)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten ini mengandung hak cipta dari RADARMETRO.COM