Masalah Ruko di Jalan Jenderal Sudirman, DLH dan Pol-PP Metro Saling Lempar

METRO – Permintaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro kepada Satpol PP untuk bergerak terkait dokumen perizinan Pembangunan Ruko Jalan Jenderal Sudirman dinilai salah kaprah.

Kasat Pol PP Kota Metro, Imron menyesalkan atas pernyataan yang disampaikan Kepala DLH Metro yakni harus menunggu terlebih dulu Satpol PP menindak pembangunan Ruko di Jalan Jenderal Sudirman tersebut. Seharusnya, kata dia, DLH lah yang mengirimkan laporan ke Satpol PP.

“Kita ini negara hukum, tidak bisa tiba-tiba memberhentikan atau menindak. Dasarnya apa? Itulah kenapa kami yang seharusnya diberikan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup,” tegasnya ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/11/2019).

Ia menambahkan, selain laporan, DLH seharusnya memberikan teguran terlebih dulu terkait persoalan dokumen perizinan Ruko di Jalan Jenderal Sudirman. Jika teguran tidak diindahkan, barulah melaporkan persoalan itu ke Satpol PP.

“Tiga kali ditegur tidak ditanggapi baru ada sanksi tegas. Baru lapor ke kami, itu yang jadi dasar kami untuk melakukan pengecekan ke lapangan mengecek benar tidaknya laporan tersebut,” tukasnya.

Sementara Sekretaris Satpol PP Yoseph Nenotaek menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Metro telah membentuk Tim KRPD terkait pembangun Ruko di Jenderal Sudirman yang diketuai Sekdakot dan Sekretaris Kadis PUPR. Hasil kesimpulan rapat Tim, pengembang harus melengkapi berbagai catatan, salah satunya terkait seluruh dokumen perizinan.

“Jika pengembang sudah bekerja tetapi belum melengkapi atau terbit dokumen-dokumen perizinan, maka pengembang wajib dikenakan denda 10 persen dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Jadi soal Ruko Jenderal Sudirman ini kami akan koordinasi dengan Tim dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala DLH Kota Metro Eka Irianta mengaku menunggu instruksi Satpol PP terkait sanksi bagi pengembang Ruko di Jalan Jenderal Sudirman yang belum melengkapi dokumen perizinan.

“Kami menunggu undangan Satpol PP selalu penegak perda. Kami belum bisa berbuat apa-apa kalau belum ada instruksi,” ucapnya, Kamis (7/11/2019).

Ia mengaku, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sejumlah OPD terkait perizinan Ruko tersebut. Hasilnya, benar pembangunan Ruko tersebut belum mengantongi izin apapun.

“Saya sudah cek ke perizinan, belum ada (izin, red). Di Dinas PU juga baru rekomendasi TKPRD. Nah, dari TKPRD belum ada tindaklanjut sampai sekarang. Kalau di daerah tidak bisa kita yang bergerak, harus penegak perda yang turun langsung. Dan sampai saat ini kita belum ada koordinasi dengan Satpol PP,” tutupnya. (yok)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten ini mengandung hak cipta dari RADARMETRO.COM